Kejadianviral baru-baru ini membuat kita terkaget-kaget. Bagaimana tidak? Tiga hari sebelumnya, beliau menyampaikan narasi melalui sebuah video klip yang mendukung, bahkan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan Bulan Dana PMI. Namun, ketika menanggapi berita tentang seorang guru yang melakukan pelecehan, beliau mendapat pertanyaan dari seorang wartawan mengenai Bulan Dana PMI, khususnya terkait edaran yang mencantumkan nominal sumbangan berdasarkan jabatan ASN. Saat itulah beliau menyampaikan dengan tegas bahwa tidak ada ruang bagi PMI untuk meminta sumbangan dengan cara seperti itu.
Pernyataan tersebut kemudian viral dan membawa dampak luas. Tidak hanya di lingkungan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga merembet ke kalangan ASN di kementerian dan masyarakat pada umumnya. Sejumlah kupon Bulan Dana PMI dikembalikan. Bahkan, ada pula pihak yang telah menyetorkan sumbangan kemudian meminta agar uangnya dikembalikan. Sebuah peristiwa yang sungguh membuat kita terhenyak dan merenung.
PMI Jakpus bantu kebakaran Cempaka Putih
Masya Allah, saya sampai merinding menyaksikan betapa dahsyatnya pengaruh sebuah pernyataan. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan penting yang patut kita ajukan kepada diri sendiri: sudah benarkah niat kita dalam menjalankan pengabdian ini? Jangan-jangan, di tengah semangat mencapai target dan keberhasilan program, kita perlu kembali menata hati. Bisa jadi, inilah cara Allah SWT menegur kita agar senantiasa melakukan muhasabah dalam setiap langkah pekerjaan.
Bagi saya, persoalan ini bukan semata-mata tentang pernyataan beliau. Justru, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi PMI beserta seluruh jajaran pengurusnya untuk mencari terobosan dan mengembangkan kreativitas dalam penggalangan dana. Selama ini, pelibatan unsur birokrasi dalam gerakan Bulan Dana memang dapat memberikan hasil yang besar, bahkan melampaui ekspektasi. Akan tetapi, kita perlu menyadari bahwa keberhasilan mencapai target tidak serta-merta berarti semua pihak merasa nyaman dengan mekanisme yang diterapkan. Ada hal-hal yang perlu dievaluasi, terutama agar partisipasi masyarakat tidak dirasakan sebagai kewajiban atau tekanan.
Jika kita cermati, pesan yang ingin ditegaskan sesungguhnya cukup sederhana: jangan menetapkan target sumbangan yang menimbulkan kesan memaksa, apalagi mengaitkannya dengan jabatan seseorang. Biarkan setiap orang berpartisipasi sesuai kemampuan, dengan hati yang senang dan niat yang ikhlas. Sumbangan untuk kemanusiaan seharusnya lahir dari kesadaran dan kerelaan, bukan karena rasa takut, sungkan, atau tekanan dari lingkungan kerja. Mungkin inilah pelajaran berharga yang harus kita petik dari peristiwa ini.
PMI Jakpus Sigap Tangani Korban Kebakaran di Kebon Kelapa Gambir
Karena itu, mari kita rapatkan barisan. Jangan saling menyalahkan, apalagi terjebak dalam polemik yang berkepanjangan. Mari kita duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, mengevaluasi mekanisme yang selama ini berjalan, kemudian merumuskan model penggalangan dana yang lebih baik, realistis, transparan, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya yakin, apabila kita mampu menghadirkan konsep yang tepat, mengedepankan kesukarelaan, serta menjelaskan manfaat dana bagi kegiatan kemanusiaan secara terbuka, dukungan terhadap PMI akan tetap tumbuh.
Pada akhirnya, mari kita kembali kepada niat awal pengabdian. Bekerja di PMI bukan sekadar menjalankan program, mengejar target, atau membuktikan keberhasilan. Lebih dari itu, pengabdian ini adalah ikhtiar untuk membantu sesama dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Luruskan niat, ikhlaskan pengabdian, dan jangan pernah melupakan bahwa yang paling utama bukanlah pujian manusia, melainkan ridha Allah SWT.
Semoga peristiwa ini menjadi bahan muhasabah bagi kita semua, sekaligus momentum untuk memperkuat PMI agar semakin dipercaya, mandiri, dan dicintai masyarakat.
Jakarta – PalangMerah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Pusat menggelar Lomba Kader Kesehatan Palang Merah Remaja (PMR) Tahun 2026 pada 17–18 Oktober 2026 di Gedung Aula Wali Kota Jakarta Pusat. Kegiatan ini mengusung tema “Remaja Sehat Hari Ini, Pemimpin Sehat Masa Depan” sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian remaja terhadap kesehatan.
Lomba ini diikuti oleh peserta tingkat PMR Madya dari SMP/MTs dan PMR Wira dari SMA/SMK sederajat se-Jakarta Pusat. Melalui kegiatan ini, para peserta didorong untuk memahami pentingnya perilaku hidup sehat sekaligus mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai persoalan kesehatan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI Kota Jakarta Pusat, H. Syamsul Qomar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Lomba Kader Kesehatan PMR merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota PMR, khususnya dalam bidang kesehatan.
Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi para remaja untuk meningkatkan pengetahuan, mengasah keterampilan, serta membangun kepedulian terhadap kesehatan diri dan lingkungan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap anggota PMR dapat menjadi kader kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian tinggi. Mereka diharapkan mampu menjadi pelopor perilaku hidup sehat di sekolah maupun di lingkungan masyarakat,” demikian pesan yang dapat disampaikan dalam sambutan tersebut.
Berbagai bentuk perlombaan diselenggarakan untuk menguji kompetensi peserta, mulai dari tes tertulis mengenai pengetahuan kesehatan, simulasi penanganan kasus, hingga cerdas cermat. Rangkaian lomba tersebut dirancang untuk mengukur pemahaman teori sekaligus keterampilan praktis anggota PMR dalam menerapkan pengetahuan kesehatan.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Jakarta Pusat, jajaran Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Forum Komunikasi Pembina PMR Jakarta Pusat, serta Pengurus PMI Kota Jakarta Pusat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan kader kesehatan remaja melalui kolaborasi antara PMI, institusi pendidikan, dan sektor kesehatan.
Melalui Lomba Kader Kesehatan PMR 2026, PMI Kota Jakarta Pusat berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan kesehatan yang baik, tetapi juga terampil, tanggap, dan mampu menjadi pelopor perilaku hidup sehat.
Sejalan dengan tema yang diusung, remaja diharapkan dapat mengambil peran sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing serta tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang sehat, peduli, dan berkarakter kemanusiaan.
Jakarta – (14/10/2026) Palang Merah Indonesia(PMI) Kota Jakarta Pusat berkolaborasi dengan KiN Space menghadirkan CareLand, sebuah pameran interaktif yang mengajak anak-anak belajar tentang kesehatan, kesejahteraan, serta kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim dan bencana melalui pengalaman bermain yang edukatif.
CareLand resmi dibuka pada Rabu, 14 Oktober 2026, dan berlangsung hingga 1 Desember 2026 di KiN Space, SCBD Park, Lot 7A, Senayan, Jakarta Selatan.
CareLand dirancang sebagai ruang bermain sekaligus belajar yang memberikan pengalaman baru bagi anak-anak untuk mengenal dunia kemanusiaan secara menyenangkan.
Melalui berbagai instalasi dan simulasi yang aman serta dirancang khusus untuk anak-anak, mereka diajak berperan sebagai tenaga medis, relawan, hingga penyelamat dalam berbagai situasi kedaruratan.
Melalui pengalaman tersebut, anak-anak tidak hanya bermain, tetapi juga belajar memahami pentingnya pertolongan, tindakan cepat yang tepat, serta nilai empati dan solidaritas terhadap sesama.
Ketua PMI Kota Jakarta Pusat, H. Asep Djuanda Sunarya, menyambut baik kolaborasi PMI dan KiN Space melalui CareLand sebagai langkah untuk memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan sejak usia dini.
“Kami menyambut baik kolaborasi PMI dan KiN Space melalui CareLand sebagai ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mengenal kesehatan, kepedulian, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sejak dini. Melalui pengalaman bermain yang interaktif, kami ingin menanamkan nilai empati, solidaritas, serta keberanian untuk membantu sesama dengan cara yang tepat dan aman,” ujar Asep.
Menurutnya, edukasi kemanusiaan perlu diperkenalkan sejak dini agar anak-anak tidak hanya tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan kreatif, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya.
“Kami percaya, edukasi kemanusiaan yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi bekal berharga bagi tumbuhnya generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan sesama. Karena dari tangan kecil bisa tumbuh hati yang besar, siap menolong dan siap peduli,” tambahnya.
Melalui CareLand, anak-anak juga diperkenalkan pada pentingnya menjaga kesehatan, mengenali potensi bahaya, serta memahami langkah-langkah dasar dalam menghadapi situasi darurat. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran dan kesiapsiagaan sejak usia dini dengan pendekatan yang sesuai dengan dunia anak.
Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya memperluas edukasi kemanusiaan melalui pendekatan yang kreatif dan interaktif. PMI berharap pengalaman yang diperoleh anak-anak di CareLand dapat menumbuhkan kebiasaan positif, seperti saling membantu, menjaga lingkungan, dan berani menunjukkan kepedulian terhadap sesama.
Penyelenggaraan CareLand turut didukung oleh sejumlah mitra dan sponsor, yaitu MNC Peduli, MNC Animasi, Kana, Dunlopillo, Rajoet, MiiR, Lemonilo, dan Oh! Darling. Dukungan berbagai pihak ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman edukasi yang kreatif dan menyenangkan bagi anak-anak sekaligus memperluas pengenalan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini.
Melalui CareLand, PMI dan KiN Space ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dapat dipelajari sejak dini, bahkan melalui aktivitas bermain yang sederhana dan menyenangkan. CareLand bukan sekadar tempat bermain, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan generasi yang sehat, tangguh, peduli, dan siap menolong.
Oleh: H. Asep Djuanda PMR Inti Angkatan III Tahun 1974
“Kita donor darah ke PMI gratis, kenapa giliran kita membutuhkan darah harus bayar? Kenapa begini?” Pertanyaan ini sering muncul di masyarakat, sama halnya dengan pertanyaan tentang penggunaan uang hasil Bulan Dana PMI. Bahkan, seorang pendonor yang rutin mendonorkan darahnya setiap tiga bulan sekali di komunitas gereja pun bisa mempertanyakan hal yang sama. Wajar, sebab masyarakat ingin memahami ke mana sebenarnya biaya itu digunakan.
Dahulu masyarakat mengenal istilah service cost. Kini istilah yang digunakan adalah Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD). Pergantian istilah ini belum tentu membuat masyarakat lebih paham. Akibatnya, muncul anggapan bahwa PMI dapat darah gratis dari pendonor, lalu menjualnya kembali kepada pasien yang membutuhkan. Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu.
Perlu dipahami, PMI tidak menjual darah. Darah yang disumbangkan pendonor diberikan secara sukarela tanpa imbalan. Namun, darah tersebut tidak bisa langsung ditransfusikan kepada pasien. Ada serangkaian proses medis, pemeriksaan laboratorium, dan pengujian keamanan yang harus dilakukan agar darah aman dan layak digunakan.
Donor Darah PMI Jakpus
Biaya BPPD digunakan untuk mengganti biaya pengolahan darah, antara lain pengadaan kantong darah dan jarum steril sekali pakai, pemeriksaan penyakit infeksi menular lewat transfusi darah seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, dan sifilis, serta pemeriksaan kecocokan darah pendonor dengan pasien (crossmatching). Semua itu merupakan bagian penting untuk mencegah risiko yang membahayakan penerima transfusi.
Selain itu, Unit Donor Darah (UDD) PMI harus memelihara peralatan laboratorium, melakukan kalibrasi mesin, menyediakan bahan pemeriksaan, serta menjaga penyimpanan darah pada suhu yang sesuai. Peralatan dan pelayanan tersebut membutuhkan tenaga profesional, teknologi, listrik, dan biaya operasional yang tidak sedikit. Jadi, darahnya merupakan sumbangan kemanusiaan, sedangkan proses untuk menjamin keamanan darah membutuhkan biaya.
Besaran BPPD perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Tarif dapat berbeda menurut ketentuan yang berlaku, kebijakan pembiayaan, jenis komponen darah, dan pemeriksaan yang diperlukan. Karena itu, angka tarif tertentu tidak sebaiknya dianggap berlaku seragam di seluruh Indonesia tanpa merujuk pada ketetapan resmi yang masih berlaku. Yang terpenting, masyarakat mengetahui bahwa biaya tersebut bukan harga jual darah, melainkan biaya pelayanan pengolahan darah.
Lalu, bagaimana dengan pasien peserta BPJS Kesehatan? Dalam pelayanan yang dijamin sesuai ketentuan, biaya pelayanan darah dapat ditanggung melalui mekanisme pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu mekanisme pembayaran rumah sakit adalah INA-CBGs (Indonesia Case Based Groups), yaitu pembayaran berbasis paket berdasarkan kelompok diagnosis dan prosedur pelayanan. Namun, mekanisme penjaminan dan komponen biaya yang ditanggung harus mengikuti ketentuan BPJS yang berlaku.
Dengan demikian, pertanyaan “Kita donor darah gratis, kenapa ketika membutuhkan darah harus bayar?” perlu dijawab melalui edukasi yang benar dan transparansi biaya. Pendonor menyumbangkan darahnya secara sukarela, sementara biaya pengolahan diperlukan untuk memastikan darah aman dan siap ditransfusikan. Jika pasien masih dibebani biaya, rumah sakit dan PMI perlu menjelaskan secara terang komponen biaya tersebut serta apakah pelayanan pasien dijamin BPJS atau skema pembiayaan lainnya.
Pada akhirnya, donor darah adalah tindakan kemanusiaan, bukan transaksi jual beli. PMI harus terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, informasi yang terbuka, dan penjelasan yang mudah dipahami. Masyarakat pun perlu mengetahui perbedaan antara darah yang disumbangkan secara gratis dan biaya yang diperlukan untuk mengolahnya. Darah bukan untuk diperjualbelikan. Darah adalah kehidupan, dan setiap tetesnya membawa harapan bagi sesama. (ADS/74357089)
Pertanyaan ini sering muncul setiap tahun ketika Palang Merah Indonesia (PMI) melaksanakan gerakan Bulan Dana. Masyarakat tentu ingin mengetahui ke mana uang yang mereka sumbangkan disalurkan dan untuk apa dana tersebut digunakan. Pertanyaan ini wajar dan penting, karena keterbukaan serta pertanggungjawaban merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PMI.
Untuk memahami penggunaan dana Bulan Dana PMI, kita perlu melihat mandat PMI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, khususnya Pasal 22. Mandat tersebut mencakup berbagai kegiatan kepalangmerahan, antara lain memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya; menyelenggarakan pelayanan darah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan penanggulangan bencana; serta memberikan pertolongan pertama.
PMI Jakpus bantu korban kebakaran Kec. Senen
Selain itu, PMI bertugas membina dan mengembangkan relawan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan, serta menyebarluaskan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah beserta Hukum Humaniter Internasional. Berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari mandat kemanusiaan PMI yang harus dijalankan secara berkelanjutan.
Lalu, untuk apa dana yang dihimpun melalui Bulan Dana PMI digunakan?
Bulan Dana merupakan salah satu sumber dukungan masyarakat untuk menunjang kegiatan kemanusiaan. Penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan, ketentuan yang berlaku, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PMI. Dana ini dapat mendukung kegiatan sosial kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan serta program yang telah ditetapkan.
Dalam penanggulangan bencana, misalnya, PMI dapat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir, kebakaran, gempa bumi, dan tanah longsor. Bentuk bantuannya dapat berupa pelayanan evakuasi, operasional ambulans, penyediaan dapur umum, distribusi air bersih, serta penyaluran kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, hygiene kit, school kit, dan perlengkapan darurat lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dukungan dana juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat sesuai program yang dilaksanakan, serta pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) dan Korps Sukarela (KSR). Pendidikan kepalangmerahan dan pelatihan pertolongan pertama bagi pelajar maupun mahasiswa juga penting untuk membentuk generasi yang peduli, terampil, dan siap menjadi relawan kemanusiaan. Sementara itu, pelayanan darah memiliki mekanisme pembiayaan dan pengelolaan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, penggunaan dana Bulan Dana untuk kegiatan tertentu harus dijelaskan berdasarkan peruntukan dan pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam menjalankan tugasnya, PMI berpegang pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, terutama prinsip Kemanusiaan dan Kenetralan. PMI memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan latar belakang pendidikan, status sosial, suku, agama, maupun ras. Pertolongan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi orang yang membutuhkan bantuan, bukan berdasarkan besar kecilnya sumbangan atau keikutsertaan seseorang dalam Bulan Dana PMI.
Ketika terjadi musibah, baik kebakaran, banjir, maupun bencana lainnya, PMI harus berupaya memastikan pelayanan kemanusiaan tetap berjalan. PMI tidak boleh mempertanyakan apakah korban pernah menyumbang atau tidak. Masyarakat berhak menentukan apakah akan berpartisipasi dalam penggalangan dana, sedangkan PMI memiliki tanggung jawab menjalankan mandat kemanusiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sinilah makna sesungguhnya dari pelayanan kemanusiaan: menolong siapa pun yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakangnya.
Pada akhirnya, Bulan Dana PMI bukan sekadar kegiatan menghimpun uang, melainkan wujud kepedulian bersama untuk membantu sesama. Karena itu, dana yang terkumpul harus dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui peruntukannya, dan PMI berkewajiban menjaga amanah yang diberikan. Sebab, di balik setiap sumbangan, ada kepedulian, kepercayaan, dan harapan agar PMI selalu hadir memberikan pertolongan ketika masyarakat membutuhkan.
Palang Merah Indonesia(PMI) bukan sekadar organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Keberadaan PMI memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
Undang-undang tersebut menetapkan PMI sebagai perhimpunan nasional yang menjalankan kegiatan kepalangmerahan di Indonesia. Dengan kedudukan itu, PMI memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.
kebakaran jl Jati Bunder Tanah Abang
Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 2018 mengatur berbagai kegiatan kepalangmerahan yang menjadi tugas PMI. Di antaranya memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya; menyelenggarakan pelayanan darah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan penanggulangan bencana dan memberikan pertolongan pertama.
Selain itu, PMI bertugas membina dan mengembangkan relawan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan, serta menyebarluaskan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah beserta Hukum Humaniter Internasional.
Tujuh prinsip dasar gerakan tersebut adalah Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, dan Kesemestaan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi pedoman bagi setiap insan Palang Merah dalam menjalankan tugasnya, di mana pun dan dalam situasi apa pun.
PMI bantu kebakaran Kebon Melati Tanah Abang
Melihat luasnya tanggung jawab tersebut, muncul pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya mandat PMI diberikan, dan bagaimana mandat itu harus dilaksanakan?
Secara hukum, tugas kepalangmerahan dijalankan oleh PMI berdasarkan mandat yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan tugas kemanusiaan tidak mungkin hanya dibebankan kepada PMI tanpa dukungan dari pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan kepalangmerahan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut diperlukan agar pelayanan kemanusiaan dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam penanggulangan bencana, pelayanan darah, pembinaan relawan, dan kegiatan kepalangmerahan lainnya.
Sementara itu, PMI menjadi organisasi pelaksana kegiatan kepalangmerahan yang menjalankan tugasnya berdasarkan mandat hukum, prinsip-prinsip dasar gerakan, serta ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga mempunyai kedudukan penting. Masyarakat bukan hanya penerima manfaat pelayanan PMI, melainkan dapat berperan sebagai relawan, penyumbang dana, penyedia sarana dan prasarana, serta pihak yang memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepalangmerahan.
PMI Jakpus Sigap Tangani Korban Kebakaran di Kebon Kelapa Gambir
Dengan demikian, mandat PMI bukanlah urusan internal organisasi semata. Mandat tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan kemanusiaan yang manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat luas. Bagaimana Mandat PMI Dijalankan?, Pelaksanaan mandat PMI dapat dilihat dari berbagai situasi yang dihadapi masyarakat.
Pertama, dalam situasi damai. Tugas kemanusiaan tidak pernah berhenti hanya karena tidak ada perang atau bencana besar. PMI tetap menjalankan pelayanan darah, memberikan pertolongan pertama, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, membina relawan, serta mengembangkan pendidikan kepalangmerahan melalui Palang Merah Remaja (PMR) dan Korps Sukarela (KSR).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih siap, tangguh, dan peduli terhadap sesama.
Kedua, dalam situasi bencana dan keadaan darurat. PMI hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak, mulai dari evakuasi, pertolongan pertama, pelayanan kesehatan sesuai kapasitas, dukungan bagi pengungsi, hingga penyaluran bantuan kemanusiaan.
Dalam keadaan seperti ini, kecepatan, koordinasi, dan akses yang aman menjadi sangat penting. Karena itu, dukungan pemerintah dan kerja sama berbagai pihak dibutuhkan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang memerlukan pertolongan.
Ketiga, dalam situasi konflik bersenjata. Tugas kepalangmerahan memiliki dimensi perlindungan kemanusiaan yang sangat penting. PMI menjalankan perannya untuk membantu korban sesuai ketentuan hukum humaniter yang berlaku. Dalam konteks ini, lambang Palang Merah memiliki fungsi khusus yang harus dihormati dan dilindungi.
Lambang tersebut bukan sekadar logo organisasi. Dalam penggunaan yang bersifat protektif sesuai hukum, lambang Palang Merah menjadi tanda perlindungan bagi personel, fasilitas, dan sarana medis yang berhak menggunakannya.
Oleh karena itu, penghormatan terhadap lambang kepalangmerahan merupakan bagian penting dari upaya melindungi mereka yang memberikan pertolongan maupun mereka yang membutuhkan pertolongan.
PMI Jakpus dan BSI Maslahat Gelar Cek Kesehatan Gratis di CFD Jakarta
Perlindungan Hukum dan Penghormatan terhadap Lambang. UU Nomor 1 Tahun 2018 juga mengatur penggunaan nama dan lambang kepalangmerahan. Ketentuan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat atau mengurangi fungsi perlindungan lambang tersebut.
Penggunaan nama dan lambang kepalangmerahan tidak dapat dilakukan secara bebas untuk kepentingan pribadi, komersial, politik, maupun kegiatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2018 mengatur larangan terkait penyalahgunaan nama dan lambang kepalangmerahan. Undang-undang ini juga memuat ketentuan sanksi bagi pelanggaran tertentu.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa lambang Palang Merah bukan hiasan, bukan merek dagang biasa, dan bukan pula simbol yang dapat digunakan tanpa memperhatikan ketentuan hukum. Penggunaannya harus sesuai dengan fungsi, tujuan, dan aturan yang berlaku.
Di sisi lain, petugas dan relawan PMI juga harus memahami tanggung jawabnya dalam menggunakan lambang tersebut secara benar, karena kepercayaan masyarakat terhadap PMI perlu dijaga melalui sikap profesional, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan.
Masyarakat Berhak Berperan, Bukan Sekadar Menonton. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepalangmerahan mendapat tempat dalam Pasal 32 UU Nomor 1 Tahun 2018.
Masyarakat dapat memberikan bantuan kemanusiaan melalui tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana. Salah satu bentuk partisipasi yang dikenal luas adalah Bulan Dana PMI, yang menjadi salah satu sarana penghimpunan dukungan masyarakat bagi kegiatan kemanusiaan.
Namun, partisipasi masyarakat harus dibangun di atas kesadaran, kepercayaan, dan pemahaman terhadap tujuan penggunaannya. Dukungan kemanusiaan akan lebih bermakna apabila tumbuh dari kepedulian yang tulus, disertai pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat juga dapat memberikan saran, masukan, dan pengawasan agar kegiatan kepalangmerahan berjalan sesuai prinsip kemanusiaan, kenetralan, dan ketentuan hukum.
Di samping hak tersebut, masyarakat perlu menghormati fungsi lambang kepalangmerahan serta tidak menyalahgunakan nama dan lambangnya. Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang.
Dengan demikian, hubungan antara PMI dan masyarakat seharusnya dibangun melalui kemitraan yang sehat: masyarakat memberikan dukungan dan masukan, sedangkan PMI menjalankan amanahnya secara terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan kemanusiaan.
Dukungan Anggaran untuk Menjalankan Mandat. Mandat yang luas tentu membutuhkan sumber daya yang memadai. Pelayanan darah, kesiapsiagaan bencana, pembinaan relawan, pendidikan kepalangmerahan, serta berbagai pelayanan kemanusiaan lainnya memerlukan tenaga, sarana, prasarana, dan pembiayaan.
PMI Jakpus antar pasien
Karena itu, dukungan terhadap kegiatan PMI dapat berasal dari berbagai sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sumber pendanaan lain yang diperbolehkan.
Dukungan anggaran bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu sarana agar tugas kemanusiaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Dalam hal ini, ada dua hal yang harus berjalan beriringan. Pertama, PMI perlu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan setiap sumber daya yang diterima. Kedua, pemerintah dan masyarakat perlu melihat dukungan terhadap PMI berdasarkan manfaat pelayanan kemanusiaan yang dihasilkan.
Dengan cara pandang tersebut, pembicaraan mengenai dukungan anggaran bagi PMI tidak semata-mata berkutat pada berapa besar dana yang diberikan, tetapi juga pada seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pada akhirnya, mandat PMI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2018 harus dipahami sebagai amanah kemanusiaan yang memiliki konsekuensi nyata.
PMI berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai hukum dan prinsip-prinsip dasar gerakan. Pemerintah memiliki peran untuk mendukung penyelenggaraan kepalangmerahan sesuai kewenangannya. Sementara itu, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaannya.
Ketiganya memiliki peran yang berbeda, tetapi dapat saling menguatkan demi satu tujuan: memastikan bahwa pertolongan kemanusiaan dapat hadir ketika masyarakat membutuhkannya.
Sebab, keberhasilan PMI tidak semata-mata diukur dari besarnya organisasi, banyaknya kegiatan, atau besarnya dana yang dihimpun. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika orang yang sedang mengalami kesulitan memperoleh pertolongan dengan cepat, tepat, dan bermartabat.
Mandat PMI bukan untuk kepentingan pengurus, bukan untuk kebanggaan organisasi, dan bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Mandat itu pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utamanya: melayani kemanusiaan dan membantu sesama tanpa diskriminasi.
PMI Bukan Sekadar Organisasi, Melainkan Mitra Kemanusiaan Negara. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi kemanusiaan yang diakui negara dan memiliki mandat untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Sejak berdiri pada 17 September 1945, tepat satu bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, PMI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam memberikan pertolongan kepada sesama.
Keberadaan PMI bukan semata-mata lahir dari kepedulian masyarakat, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi dan membantu manusia yang menghadapi penderitaan akibat bencana, konflik, maupun keadaan darurat lainnya.
Kedudukan PMI semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019. Sebelumnya, keberadaan PMI antara lain didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
Penguatan melalui undang-undang tersebut menunjukkan bahwa kepalangmerahan memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga tidak terlepas dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Jenewa 1949, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang keikutsertaan Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
Dalam pelaksanaan tugasnya, PMI menggunakan lambang kepalangmerahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lambang ini bukan sekadar tanda pengenal, melainkan lambang perlindungan yang memiliki arti penting dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan.
Dengan demikian, keberadaan PMI merupakan bagian penting dari upaya negara memastikan pelayanan kemanusiaan dapat dilaksanakan secara terorganisasi, berkelanjutan, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
APBD untuk PMI Memiliki Dasar Hukum Jika PMI memiliki mandat kemanusiaan yang diakui negara, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana tugas tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan?
Setiap kegiatan kemanusiaan membutuhkan kesiapan. Diperlukan sumber daya manusia yang terlatih, sarana dan prasarana, peralatan pertolongan, kendaraan operasional, serta kemampuan untuk bergerak cepat ketika bencana atau keadaan darurat terjadi. Semua itu membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai.
Dalam konteks inilah, dukungan pemerintah menjadi penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, khususnya Pasal 30, mengatur bahwa pendanaan PMI dapat bersumber dari donasi masyarakat yang tidak mengikat, sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui APBN dan/atau APBD.
Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mendukung pembiayaan kegiatan PMI sesuai kewenangan, kemampuan keuangan, ketentuan penganggaran, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, dukungan APBD bagi PMI bukanlah sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya, undang-undang telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk ikut menopang pelaksanaan tugas kemanusiaan PMI.
Dukungan tersebut tentu harus direncanakan secara tepat, digunakan secara bertanggung jawab, serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Mengapa Pemerintah Daerah Perlu Mendukung PMI? Bencana dan keadaan darurat tidak selalu datang sesuai perkiraan. Ketika masyarakat mengalami musibah, pertolongan harus diberikan secepat mungkin. Tidak mungkin kita menunggu sampai seluruh kebutuhan dana terkumpul terlebih dahulu untuk mulai bergerak.
PMI harus memiliki kesiapan sebelum keadaan darurat terjadi. Kesiapan itulah yang membutuhkan dukungan operasional secara berkelanjutan.
Karena itu, dukungan APBD bagi PMI sepatutnya dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan kemanusiaan di daerah, bukan semata-mata sebagai pengeluaran untuk sebuah organisasi.
Pemerintah daerah berkepentingan agar masyarakatnya mendapatkan pertolongan ketika menghadapi bencana, kecelakaan, krisis kesehatan, maupun berbagai keadaan yang menimbulkan penderitaan. PMI, dengan jaringan relawan dan pengalaman pelayanannya, dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Tentu saja, dukungan anggaran bukan berarti PMI kehilangan kemandiriannya. PMI tetap harus menjalankan mandat kemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, termasuk kemandirian, kenetralan, dan imparsialitas.
Dengan kata lain, dukungan anggaran pemerintah dan kemandirian PMI bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan, selama dukungan diberikan sesuai aturan dan tidak mengganggu prinsip-prinsip kemanusiaan.
APBD dan Bulan Dana PMI: Dua Sumber Dukungan yang Saling Melengkapi Di sisi lain, PMI juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. PMI hadir untuk masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan memberikan pertolongan kepada siapa pun yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan latar belakangnya.
Oleh sebab itu, pembiayaan PMI tidak sepatutnya hanya bergantung pada satu sumber. Dukungan pemerintah melalui APBN atau APBD dan partisipasi masyarakat melalui donasi merupakan dua sumber dukungan yang dapat saling melengkapi.
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui Bulan Dana PMI. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan berbagai unsur lainnya untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama.
Melalui Bulan Dana, PMI mengajak masyarakat ikut berkontribusi membantu mereka yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana dan berbagai keadaan darurat kemanusiaan.
Namun, partisipasi tersebut harus tumbuh dari kesadaran dan keikhlasan. Donasi masyarakat tidak boleh menjadi beban, apalagi dilakukan karena tekanan atau paksaan. Setiap orang berhak berpartisipasi sesuai kemampuan dan kerelaannya.
Dengan demikian, dukungan APBD tidak menghilangkan peran masyarakat. Sebaliknya, keduanya dapat memperkuat satu sama lain dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kemanusiaan.
Pemerintah membantu memperkuat kesiapan dan kapasitas pelayanan, sementara masyarakat menumbuhkan solidaritas, kepedulian, dan rasa memiliki terhadap gerakan kemanusiaan.
Jadi, Pantaskah PMI Mendapatkan Alokasi APBD?Jawabannya, pantas, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
PMI bukan organisasi yang bekerja untuk kepentingan segelintir orang. PMI menjalankan tugas kemanusiaan yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Ketika bencana terjadi, ketika warga membutuhkan pertolongan, dan ketika penderitaan harus diringankan, pelayanan kemanusiaan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan biaya.
Karena itu, dukungan APBD bagi PMI patut dipertimbangkan sebagai bagian dari investasi sosial dan kemanusiaan daerah. Bukan semata-mata untuk membiayai organisasi, melainkan untuk menjaga agar pelayanan kepada masyarakat tetap tersedia dan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat tetap terpelihara.
Pada saat yang sama, PMI harus terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan dana yang transparan, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelayanan yang benar-benar berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan.
Pada akhirnya, kita tidak sedang mempertentangkan APBD dengan Bulan Dana PMI. Kita sedang membicarakan bagaimana seluruh sumber dukungan yang sah dapat dikelola secara bijaksana agar pelayanan kemanusiaan semakin kuat.
Sebab, ketika musibah datang, masyarakat tidak bertanya dari mana sumber anggaran pertolongan berasal. Mereka membutuhkan kehadiran, kepedulian, dan bantuan yang nyata.
Maka, mendukung PMI melalui APBD bukan sekadar membantu sebuah organisasi. Itu adalah bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa ketika kemanusiaan memanggil, pertolongan tetap dapat diberikan.
Jakarta – Kebakaran yang melanda kawasan permukiman di Jalan Kramat Pulo Gang 16, RT 009/RW 005, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026) malam, menghanguskan puluhan rumah warga.
Peristiwa kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.54 WIB. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Tim Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Pusat mendatangi lokasi untuk memberikan pertolongan pertama dan pelayanan medis bagi warga di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).
Kehadiran tim PMI merupakan bagian dari upaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pertolongan pertama dan layanan kesehatan di tengah situasi darurat.
Melalui respons tersebut, PMI Kota Jakarta Pusat terus berupaya hadir membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, sekaligus mendukung penanganan dampak kebakaran di wilayah Jakarta Pusat.
Keterbatasan fisik bukan alasan untuk minder. Dengan semangat, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar, siapa pun dapat berkarya dan memberikan manfaat bagi sesama.
Itulah semangat yang tergambar dalam perjalanan Noorsyirwan, atau yang akrab disapa Kak Noor, seorang relawan dan pembina Palang Merah Remaja (PMR) dari Jakarta Pusat yang telah puluhan tahun mengabdikan dirinya dalam kegiatan kepalangmerahan.
Berawal dari Ajakan Teman
Perjalanan Kak Noor bersama PMR dimulai pada tahun 1980, ketika ia duduk di SMP Negeri 72 Jakarta. Ia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR atas ajakan seorang teman, Kak Zelni Azwar.
Saat itu, pelatih PMR di antaranya adalah Kak Masrur Suropati, Kak Asep, dan Kak Surachmat.
Bagi Kak Noor, bergabung dengan PMR bukan sekadar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dari sinilah perlahan tumbuh rasa percaya diri yang sebelumnya belum ia miliki.
“Dulu saya sering merasa minder karena keterbatasan fisik. Tetapi setelah mengikuti PMR, justru saya mendapatkan kepercayaan diri yang luar biasa,” tutur Kak Noor.
Saat kelas 1 SMP, ia mulai sering diajak oleh para seniornya, yaitu Herjon, Fredy, Welly, dan Zelni, untuk datang ke Markas PMI Kota Jakarta Pusat.
Semakin sering datang ke markas PMI, semakin besar pula ketertarikannya terhadap kegiatan kepalangmerahan. Di sana ia bertemu banyak teman dari berbagai sekolah yang memiliki semangat dan ketertarikan yang sama.
Berbagai pelatihan yang diselenggarakan PMI pun diikutinya. Pengalaman demi pengalaman tersebut menjadi bekal penting yang kemudian membentuk dirinya sebagai seorang relawan.
Dari Anggota PMR Menjadi Pelatih
Tahun 1983, Kak Noor memasuki SMA Negeri 24 Jakarta. Kecintaannya terhadap PMR tidak berhenti. Ia kembali bergabung dalam kegiatan PMR di sekolah tersebut.
Pengalamannya selama mengikuti PMR di SMP membuat pembina dan para senior di SMA Negeri 24 memberikan kepercayaan kepadanya. Ia bahkan diminta membantu membina dan melatih anggota PMR yang baru bergabung.
Kepercayaan tersebut terus tumbuh.
Pada tahun 1984, Kak Noor mulai dipercaya menjadi pelatih di almamaternya, SMP Negeri 72, sekaligus membantu kegiatan PMR di sekolahnya.
Sejak saat itu, dunia kepelatihan PMR menjadi bagian penting dalam hidupnya.
Ia melatih PMR di SMP Negeri 72 hingga tahun 1994. Setelah lulus dari SMA Negeri 24 pada tahun 1986, ia kemudian aktif melatih di berbagai sekolah, antara lain:
SMP Negeri 72
SMP Negeri 60
SMP Negeri 71
SMP Negeri 70
SMP Negeri 65
SMP Negeri 59
SMP Negeri 94
SMP YP IPPI
SMP Al-Irsyad
SMK 34 PGRI
Kegiatan tersebut dijalaninya hingga tahun 1997.
Perjalanan sebagai pelatih juga tidak lepas dari bimbingan para senior. Salah satunya adalah Kak Edwar Bactiar, yang mengajaknya membantu kegiatan pembinaan di STM 6 atau yang kini dikenal sebagai SMK 34, pada tahun 1986.
Terus Belajar dan Mengembangkan Diri
Menjadi relawan dan pelatih bukan berarti berhenti belajar. Kak Noor terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.
Beberapa di antaranya adalah:
1991 – Mengikuti Diklat KSR PMI DKI Jakarta.
1995 – Mengikuti Diklat Pelatih PMR tingkat DKI Jakarta.
1995–1997 – Aktif di Sekretariat KSR PMI Jakarta Pusat.
1997 – Mengikuti Diklat Pembinaan Kepemimpinan Pelatih PMR dan KSR tingkat DKI Jakarta.
2008 – Menerima penghargaan dedikasi 20 tahun dalam pembinaan PMR Jakarta Pusat.
2014 – Mengikuti Orientasi Kepalangmerahan DKI Jakarta.
2015 – Mengikuti Diklat Pembina PMR Jakarta Pusat.
2020 – Menjadi juri Jumbara PMR PMI Sumatera Selatan.
2021 – Mengikuti Pelatihan Eksplorasi Hukum Humaniter Internasional yang diselenggarakan PMI Pusat dan ICRC.
2022 – Mengikuti Pelatihan Diseminasi Kepalangmerahan PMI Pusat dan ICRC.
2023 – Mengikuti Seminar Pemantapan Nilai-Nilai dan Peraturan Organisasi PMI Pusat.
2023 – Menerima penghargaan pengabdian 32 tahun sebagai relawan PMI DKI Jakarta.
2025 – Menerima Volunteer Award “Dedication and Service Award” PMI Jakarta Pusat.
Tetap Mengabdi kepada Generasi Muda
Setelah sempat berhenti melatih di beberapa sekolah, semangat Kak Noor untuk membina generasi muda kembali berlanjut.
Pada periode 2019–2023, ia aktif melatih PMR di beberapa sekolah dasar, antara lain SD Duripulo 04, SD Cideng 07, dan SD Cideng 04.
Hingga saat ini, ia masih aktif melatih PMR di SD Cideng 13.
Bagi Kak Noor, menjadi pelatih bukan sekadar mengajarkan teori dan keterampilan pertolongan pertama. Lebih dari itu, ia ingin menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, kedisiplinan, keberanian, dan semangat membantu sesama kepada anak-anak yang dibinanya.
Hadir dalam Berbagai Penugasan Kemanusiaan
Pengabdian Kak Noor sebagai relawan PMI juga diwujudkan melalui berbagai penugasan kemanusiaan.
Ia pernah terlibat dalam penugasan PMI dalam berbagai situasi bencana, di antaranya gempa bumi Yogyakarta, erupsi Gunung Merapi, tsunami Selat Sunda di Banten, dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya.
Puluhan tahun perjalanan tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk berbuat sesuatu yang berarti.
Pesan untuk Generasi Muda
Perjalanan panjang Kak Noor memberikan sebuah pelajaran sederhana namun sangat berarti: jangan menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti melangkah.
Justru dengan keterbatasan yang dimiliki, seseorang dapat menemukan kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diri untuk terus berkembang.
Di akhir percakapan, Kak Noor menyampaikan sebuah kalimat yang sederhana tetapi penuh makna:
“Membantu sesama adalah kewajiban kita.”
Semoga kisah perjalanan Kak Noor ini dapat menjadi inspirasi bagi para adik asuhnya dan generasi muda untuk terus belajar, berani berkarya, serta tidak mudah menyerah dengan keadaan.
Karena pada akhirnya, prestasi bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai untuk diri sendiri, tetapi juga tentang seberapa banyak manfaat yang dapat kita berikan kepada orang lain.
Kami berenam berangkat menuju Baturaja, Palembang. Ada Kak Salim, Kak Irwan Hutomo, Kak Dadang Bustanu, Kak Wan Chaidir, Kak Oghe, dan aku, Komarudin Rusdi. Orang-orang biasa memanggilku Komeng.
Keberangkatan kami ke Baturaja bermula dari Kak Wan Chaidir. Beliau bersaudara dengan Dandim Baturaja OKU saat itu.
“De, coba kamu kembangkan kegiatan PMR di sini. Kamu coba dulu di Baturaja,” ujar Pak Dandim.
“Siap, Komandan,” jawab Kak Wan Chaidir.
Obrolan itu berlanjut di warung kopi Kang Ribut. Tanpa disangka, ajakan Pak Dandim mendapat sambutan hangat dari para senior.
“Oke, kita atur waktunya. Insya Allah kita berangkat hari Rabu, tanggal dua Agustus. Kita naik kapal feri dari Merak,” ujar Kak Salim.
Kak Salim memang begitu. Beliau orang yang paling getol jika menyangkut kegiatan. Penuh gagasan. Dari tangannya lahir Gladian pertama yang menjadi cikal bakal lomba P3K antar PMR se-sekolah, yang kini kita kenal sebagai Inter Arma Caritas. Satu-satunya yang ada di Jakarta Pusat waktu itu.
Setibanya di Pelabuhan Bakauheni, kami dijemput utusan Pak Dandim dengan mobil Kijang menuju Kodim Baturaja. Markas PMI OKU, Baturaja masih menempati salah satu ruangan di RSU Baturaja tidak jauh dari Markas Kodim.
Sambutan mereka luar biasa. Kami disiapkan penginapan di Mess Kodim Baturaja.
Setelah berdiskusi dengan pengurus PMI Baturaja, keesokan harinya kami langsung tancap gas. Kami merencanakan diklat PMR dengan mengundang masing-masing 10 orang perwakilan siswa dari 21 sekolah-sekolah yang ada di Baturaja tingkat SMP dan SMA sederajat. Itulah diklat pertama kami untuk membentuk kader-kader kemanusiaan dari kalangan pelajar di Baturaja.
Perjalanan tidak mudah. Kami berenam tidak semuanya bisa bertahan sampai akhir. Masing-masing punya urusan yang harus diselesaikan.
Tinggallah kami bertiga: Kak Salim, Kak Oghe, dan aku. Alhamdulillah, dengan izin Allah, diklat itu selesai.
Seiring waktu, Kak Salim sebagai motivator dan mentor kami harus kembali ke Jakarta. Sebelum berpisah, beliau berpesan :
“Meng, jaga anak-anak kita. Jangan kamu tinggalkan mereka. Tidak mudah mencari orang yang mau mengabdikan diri untuk kemanusiaan. Mereka adalah kader-kader kemanusiaan di PMI. Saya percaya kamu dan Oghe… bisa.”
Untuk itulah kami berdua bertahan hingga bertahun tahun lamanya karena pesan itu yang membuat kami harus memegang amanahnya. Kalimat itu masih terngiang sampai hari ini.
Tak lama setelah itu, aku mendengar kabar duka. Kak Salim mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sekujur badanku lemas mendengarnya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.
Tak banyak kata yang bisa kuucapkan, selain doa untuk almarhum.
Selamat jalan, kakakku. Semoga apa yang kita lakukan selama ini untuk kemanusiaan menjadi wasilah kebaikan yang bernilai pahala di sisi-Nya. Aamiin.
(Diceritakan oleh Komarudin Rusdi, pelaku sejarah berdirinya PMR Baturaja).